BOYOLALI - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mendampingi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, meninjau dan melepas jemaah calon haji kelompok terbang (kloter) 73 Embarkasi Solo di Bandara Adi Soemarmo pada Jumat, 23 Mei 2025. 

Kloter 73 ini memberangkatkan sebanyak 360 jemaah asal Kabupaten Sukoharjo, yang terdiri dari 353 calon haji, 4 petugas kloter, dan 3 petugas haji daerah.

Sebagai informasi, layanan pemberangkatan haji Embarkasi Solo di Bandara Adi Soemarmo sudah menerapkan sistem fast track (jalur cepat) sejak 2024 lalu. Layanan ini bertujuan untuk mempercepat layanan keimigrasian bagi calon jemaah haji. Sebab, petugas pengecekannya didatangkan langsung dari Arab Saudi, sehingga jemaah tidak perlu menunggu terlalu lama untuk pemeriksaan keimigrasian di Bandara Arab Saudi.

Pada tahun 2025, layanan fast track di bandara tersebut sudah semakin nyaman, karena langsung dilakukan di terminal internasional. Tidak seperti tahun lalu yang pengecekannya masih berada Gedung Ex-TKI.

"(Petugas) dari Arab Saudi sudah masuk ke sana (embarkasi), sehingga jemaah haji sangat gampang masuk ke pesawat," kata Gubernur.

Tercatat, kuota haji asal Jawa Tengah tahun 2025 sebanyak 30.043 jemaah. Jumlah ini terdiri dari 29.450 jemaah haji reguler, 253 petugas haji daerah, 170 petugas dari Kementerian Agama, dan 170 tenaga kesehatan. 

"Hasil pengecekan saya dengan Pak Wapres, semuanya untuk wilayah Jawa Tengah terkendali dan lancar," ucap Gubernur.

Ia menambahkan, layanan pemberangkatan haji di Embarkasi Solo ke depan akan terus ditingkatkan. Nantinya, Asrama Haji Donohudan akan direvitalisasi dengan memperbaiki dan menambah fasilitas penunjang. Tak hanya itu, Bandara Adi Soemarmo juga akan menjadi bandara internasional khusus haji dan umroh.

"(Bandara Adi Soemarmo) Solo akan menjadi bandara internasional khusus haji, sehingga kita perlu penambahan runway (landasan pacu), kalau sebelumnya 2.600 (meter), akan kita perpanjang menjadi 3.000 (meter). Fasilitas di Donohudan akan kita kembangkan lagi, tentu kita harus koordinasi dengan kementerian terkait, terutama Menteri Perhubungan maupun Menteri Agama," katanya.