SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, dalam 100 hari kerjanya sudah berhasil menggandeng sejumlah lembaga dan instansi, untuk bersama-sama mempercepat pembangunan daerah.

Berbagai upaya kolaboratif dilakukan, salah satunya dengan membentuk Forum Rektor. Dalam forum ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan 44 perguruan tinggi di wilayahnya, untuk mempercepat capaian berbagai program yang telah dicanangkan. 

Sebanyak 29 program disediakan oleh Pemprov Jateng dalam kerja sama yang dilaksanakan mulai dari tahun 2025 hingga 2029 ini. Beberapa program tersebut, di antaranya upaya penurunan angka stunting; pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); pendampingan desa wisata; penguatan wawasan kebangsaan dan pendidikan moderasi beragama; pelatihan konten kreator untuk desa wisata; dan program lainnya.

Kolaborasi yang digagas bukan isapan jembol belaka. Salah satu contohnya, kerja sama antara Pemprov Jateng dengan Univesitas Diponegoro (Undip) Semarang melalui program desalinasi (pengolahan air payau menjadi air tawar layak minum). Program ini berhasil memberikan bukti nyata bagi masyarakat. Dengan adanya desalinasi, sebanyak 250 kepala keluarga (KK) penghuni Rusunawa Slamaran, Kota Pekalongan kini bisa menikmati air minum yang layak dikonsumsi. 

Program desalinasi di Kota Pekalongan ini menjadi yang pertama di Jateng. Nantinya program ini juga akan diterapkan di wilayah pesisir lainnya, seperti Demak, Rembang, dan Jepara. 

Salah seorang warga Rusunawa Slamaran, Slamet, mengaku telah mencoba air hasil dari desalinasi tersebut. Menurutnya, rasanya berbeda dari air biasanya. 

"Rasanya enak, segar, tidak asin," katanya.

Bukan hanya Universitas Diponegoro, Pemprov Jateng juga sudah melakukan bekerja sama dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Semarang, melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik untuk mencegah stunting dan TBC. Sebanyak 600 mahasiswa dari kampus itu diterjunkan di sejumlah desa di Kabupaten Magelang, Semarang, dan Banyumas untuk melakukan kegiatan KKN sejak 9 Mei 2025 lalu.

Selain Forum Rektor, forum kolaborasi lain juga dibentuk, antara lain Forum Senayan yang berisi anggota DPR RI asal Jateng, Forum Berlian (DPRD Jateng), Organisasi Masyarakat (Ormas), hingga himpunan pengusaha. 

Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Wahid Abdurrahman, mengatakan, upaya-upaya kolaboratif yang secara konkret dilakukan oleh Pemprov Jateng bersama sejumlah lembaga, instansi, maupun para pemangku kepentingan, ini dinilai membuahkan hasil.

Salah satu contohnya melalui Forum Berlian, anggota DPRD Jateng sepakat bahwa anggaran aspirasi (dana yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dan usulan pembangunan, dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota), akan diarahkan untuk program infrastruktur Jateng pada tahun 2025. 

“Begitu juga kolaborasi dengan Forum Senayan. Para anggota Komisi V DPR dari dapil Jateng mendorong revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas agar dipercepat. Saya kira ini langkah konkret,” ucapnya di Semarang pada Minggu, 25 Mei 2025. 

Wahid mengatakan, Pemprov Jateng juga melakukan kerja sama sister province dengan Chungcheongbuk-Do, Korea Selatan. Berkat kerja sama ini, sebanyak 100 orang lulusan SMA dan SMK di Jateng mendapatkan beasiswa kuliah di 18 universitas pilihan yang ada di Korea Selatan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyatakan, adanya forum kolaborasi di wilayahnya itu sebagai upaya bersama dalam membangun Jawa Tengah.  

"Kita akan merapatkan barisan. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita harus punya forum kolaborasi yang diciptakan nanti," katanya.

Berbagai upaya dan strategi itu perlu dilakukan, karena pembangunan daerah tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi butuh kolaborasi dengan pihak-pihak lain. 

"Semua elemen kita gandeng," ucap Gubernur.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memuji inisiatif Gubernur Jateng yang telah membentuk Forum Rektor bersama 44 perguruan tinggi di wilayahnya dalam upaya pembangunan daerah.

Ia menilai, kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan kampus ini merupakan langkah cerdas dalam mewujudkan kebijakan publik yang berbasis riset dan kebutuhan nyata di lapangan.

“Itu good idea, good move (ide yang bagus, langkah yang bagus). Kenapa? Supaya kalau kita bikin kebijakan, itu bukan sekadar feeling-feeling (pakai perasaan), tetapi benar-benar berdasarkan studi,” ucap Mendagri beberapa waktu lalu.