SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jateng tetap prima. Hal itu disampaikannya ketika menerima laporan dari sejumlah direktur RSUD yang menyebutkan bahwa piutang BPJS Kesehatan hingga saat ini belum terbayar. Mereka khawatir, jumlah piutang tersebut dapat berpengaruh pada kualitas pelayanan.

Ganjar menegaskan, sebagai rumah sakit milik pemerintah, RSUD wajib menerima pasien pengguna BPJS Kesehatan dan tetap mengedepankan pelayanan secara optimal. Permasalahan piutang BPJS Kesehatan tidak boleh mengganggu pelayanan.

"Nanti yang tugasnya nagih ke BPJS (Kesehatan) saya. Kita tidak bisa tidak untuk melayani pasien BPJS, karena rakyat nomor satu," ujarnya dalam rapat Kinerja dan Perkembangan Pelayanan Rumah Sakit di Jateng, Senin (21/1/2019).

Dia berpesan kepada direktur RSUD di Jateng untuk tetap bertahan dengan kondisi apapun. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban rumah sakit pemerintah untuk mendukung program pemerintah. "Pesan saya, tetap optimal layani masyarakat meski dengan kondisi terbatas," tegasnya.

Di dalam rapat tersebut, terungkap jika piutang BPJS Kesehatan di sejumlah RSUD di Jateng masih cukup tinggi. Di RSUD Moewardi Surakarta misalnya, jumlah piutang BPJS Kesehatan mencapai Rp303 miliar. "Kalau Moewardi sebesar itu, Rp300 miliar lebih menurut saya ini serius. Nanti saya akan bicara pada BPJS Kesehatan secepatnya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng Yulianto Prabowo mengatakan, soal piutang BPJS Kesehatan sebenarnya tidak menjadi soal. Sebab, BPJS Kesehatan memiliki program Supply Chain Financing (SCF), yang intinya piutang BPJS Kesehatan ke rumah sakit dapat ditalangi oleh bank yang ditunjuk, yakni BRI, Bank Mandiri dan Bank Daerah. "Itu bisa mereka (bank) meminjami dulu ke rumah sakit. Nanti pembayaran piutang BPJS dapat digunakan untuk membayarnya," terangnya.

Program tersebut, lanjut dia, merupakan alternatif bagus untuk menyelesaikan permasalahan piutang itu. "Itu sudah dilakukan oleh sejumlah rumah sakit di Jateng. Silakan program itu dimanfaatkan," paparnya.

Meski begitu, menurut Yulianto, sebenarnya jumlah piutang BPJS Kesehatan ke sebagian rumah sakit di Jateng tidak terlalu besar. Sehingga, bisa diselesaikan dengan keuangan rumah sakit. "Kalau rumah sakit memiliki cadangan uang cukup, ya tidak perlu hutang ke bank. Namun yang tidak cukup silakan dimanfaatkan. Saya kira jumlah piutang BPJS di Jateng tidak terlalu besar, kecuali beberapa rumah sakit seperti RSUD Moewardi," pungkasnya.
 

Baca juga : Pemprov Dorong Perusahaan Tingkatkan Kepesertaan BPJS TK