SEMARANG - Penuntasan angka kemiskinan akan sulit tercapai jika masih ada persoalan data yang tidak valid. Untuk itu, khususnya bagi masyarakat yang sudah mampu, diminta jujur dan terbuka atas kondisi ekonominya. sehingga, program bantuan pemerintah yang diberikan dapat tepat sasaran dan tepat guna.

"Semua harus berintegritas dan transparan mengenai data kemiskinan. Ketika pemerintah sudah transparan tentang data kemiskinan, maka masyarakat juga harus bangun integritas dan sadar diri. Sebab tidak sedikit warga yang sebenarnya mampu tetapi mengaku miskin demi mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk warga miskin," ujar Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) saat memberi pengarahan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, di Kantor Dinas Sosial Jateng, Rabu (13/2/2019).

Di hadapan Kepala Dinas Sosial Jateng Nur Hadi Amiyanto dan puluhan pendamping Program Keluarga Sejahtera (PKH) se-Jateng, Gus Yasin mengatakan sampai sekarang data warga miskin masih menjadi persoalan. Karena, kerap kali nama warga yang tercantum di daftar warga miskin pada kenyataannya tidak miskin atau ekonominya sudah membaik.

Atau sebaliknya, kondisinya miskin tetapi tidak masuk karena tidak terdata sebagai warga miskin sehingga tidak menerima beragam bantuan dari pemerintah. "Saya minta kepada semua kepala desa untuk memasang data warga miskin di papan informasi desa, sehingga seluruh warga bisa mencermati dan menilai siapa saja warga miskin di daerahnya," katanya. 

Menurutnya, kesadaran diri, terbuka, dan berintegritas sangat penting dalam pendataan warga miskin, sebab berintegritas berarti memiliki pribadi jujur dan karakter kuat. Sehingga ketika ada bantuan dari pemerintah untuk warga miskin, karena merasa mampu secara ekonomi maka tidak akan meminta apalagi merebut hak dengan warga yang benar-benar miskin.

"Seringkali pendamping PKH mendapat ancaman dari warga, terlebih warga yang namanya dicoret dari daftar warga miskin karena kondisinya sudah membaik. Padahal, petugas PKH hanya mengusulkan nama sesuai kondisi yang sebenarnya," ujarnya.

Terkait ancaman maupun intimidasi dari berbagai pihak atas pendataan kemiskinan, Gus Yasin menyatakan siap melindungi para pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya. Terlebih Kementerian Sosial dan Polri telah nenandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang bantuan sosial. Ruang lingkup MoU tersebut  mencakup pertukaran data dan informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, serta kerja sama lain yang disepakati.

Pemprov Jateng terus meningkatkan perhatian terhadap masyarakat melalui beragam program. Sebagai contoh, beberapa pekan terakhir para nelayan tidak dapat melaut akibat cuaca buruk. Pemerintah pun hadir melalui bantuan beras paceklik. Demikian pula ketika petani gagal panen akibat tanaman diserang hama atau terkena bencana alam, pemerintah juga hadir

Sementara itu, salah seorang pendamping PKH Sragen, Nuril menyatakan sepakat dengan pemasangan nama-nama warga miskin di papan informasi desa. Diharapkan warga dengan kategori mampu yang namanya tercantum di data miskin akan malu karena namanya dipaparkan dan diketahui masyarakat umum.

"Kunci utamanya adalah memiliki integritas dan terbuka mengenai data kemiskinan. Terkait pelaksanaan verifikasi data, kami sangat senang di-backup oleh pihak-pihak lain. Tidak mudah mencoret nama warga, karena ketika ada nama warga tercoret sebagai warga miskin, itu bisa jadi intimidasi pada kami," bebernya.

Baca juga : Akhir Februari, Pemprov Jateng Terbitkan Basis Data Terpadu Kemiskinan