BANYUWANGI - Pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan selama 23 tahun membawa perubahan signifikan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Di antaranya, otonomi daerah yang telah mendorong secara nyata budaya demokrasi, menumbuhkembangkan iklim berkumpul dan berserikat masyarakat, serta membuat sistem birokrasi tak lagi panjang dan berbelit.

Itulah poin penting dampak otonomi daerah selama 23 tahun yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIII tahun 2019 Tingkat Nasional dengan tema "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang lebih baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Kreatif dan Inovatif" di Stadion Diponegoro, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (25/4/2019).

"Masyarakat sekarang bisa berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Kewenangan pemerintah daerah pun bisa lebih luas dan aktifitas ekonomi bisa bertumbuh pesat. Masyarakat juga bukan lagi konsumen pelayanan publik, tapi menjadi citizen yang SDM-nya harus ikut ditingkatkan," katanya.

Mendagri juga berharap, aparatur sipil pemerintah turut memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik lagi. Pemda juga harus bisa beradaptasi dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Tjahjo menegaskan, otonomi daerah harus dikawal dengan kegiatan peningkatan kinerja di daerah yang berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan inovatif, kreatif.

"Pemda harus mendorong kemandirian, mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperkokoh pembangunan nasional. Tingkatkan kinerja hubungan keserasian pemda dan pusat yang efektif, efisien untuk reformasi birokrasi dan penguatan daerah. Hubungan dengan legislatif juga harus harmonis. Refleksikan otonomi daerah menjadi spirit untuk yang lebih baik," tandasnya. 

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyerahkan Penghargaan Pemerintah Berkinerja Tinggi kepada gubernur, bupati dan wali kota. Di antaranya Sidoarjo, Pasuruan, Karanganyar, Banyuwangi, Kuningan, Bone, Bintan, Bulukumba, Gianyar, Kota Makassar, Gorontalo,Tangerang, Cimahi, Banjar, Denpasar, Semarang, Surabaya, Pekanbaru. Kemudian Pemerintah Provinsi Jatim, Jabar dan NTB. 

Sementara itu, Sekda Jateng Sri Puryono yang turut hadir pada kegiatan itu menegaskan, dalam pelaksanaan otonomi daerah, Jateng lebih maju dibanding daerah lain dalam memberikan pelayanan publik dan dalam menjaga suasana kondusif daerah. Apalagi, bupati dan wali kota sudah dalam satu kesepahaman dan kesepakatan dalam mensejahterakan masyarakat.

"Alhamdulillah, Kabupaten Karanganyar ikut mendapatkan penghargaan. Kita patut bangga, karena Jateng ada yang mewakili. Dan memang layak, karena pelaksanaan otonomi daerah bagus, pengelolaan anggarannya juga bagus. Bahkan, pada Musrenbang lalu, mendapat insentif," katanya.

Baca juga : Ganjar Sebut Otonomi Daerah Dorong Inovasi