Follow Us :              

Protokol Harus Ikuti Gaya Pimpinan Daerah

  30 August 2019  |   10:00:00  |   dibaca : 3088 
Kategori :
Bagikan :


Protokol Harus Ikuti Gaya Pimpinan Daerah

30 August 2019 | 10:00:00 | dibaca : 3088
Kategori :
Bagikan :

Foto : Rinto (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Rinto (Humas Jateng)

SEMARANG - Sukses tidaknya suatu acara dalam pemerintahan tergantung pada tugas protokoler. Meski ada standar protokoler yang digunakan sebagai acuan, namun di lapangan petugas protokoler harus fleksibel dan tidak boleh terlalu kaku.

Hal itu disampaikan Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Andri Hadi saat memberikaan keynote speech workshop keprotokolan luar negeri se Jateng di Gradika Bhakti Praja, Jumat (30/8/2019). Workshop diikuti oleh puluhan petugas protokol dari sejumlah kota/kabupaten se-Jateng.

"Meski ada standar keprotokolan, namun fleksibilitas diperlukan dalam kondisi tertentu dan tidak boleh terlalu kaku. Seringkali, acara yang diatur sedemikian rupa, di lapangan tidak sesuai rencana. Disinilah dituntut seorang petugas protokol yang sigap dan cepat mengambil keputusan terbaik," ucap Andri.

Andri menceritakan, setiap pemimpin memiliki gaya yang berbeda-beda. Selain itu, dalam setiap daerah atau negara, ada hal yang menjadi aturan baku masing-masing yang berbeda dengan standar keprotokolan lainnya.

"Jadi jangan terlalu kaku, namun tetap mempertimbangkan kesuksesan acara. Misalnya di Jawa Tengah ini, gaya Pak Ganjar dengan Pak Yasin pasti beda, maka harus mengikuti. Kalau dipaksakan nanti malah kacau," ucapnya.

Dirinya mencontohkan, dalam sebuah acara resmi, hadir sejumlah pejabat penting. Sesuai standar protokoler, tempat duduk para pejabat sudah diatur sedemikian rupa.

"Namun tiba-tiba, ternyata dalam acara itu mertua pak Gubernur hadir. Pasti protokol bingung nih, masa iya mertua Pak Gubernur disuruh duduk paling belakang. Nah dalam kondisi-kondisi semacam ini, harus diambil keputusan yang cepat dan yang terbaik," terangnya.

Selain kondisi-kondisi tersebut, banyak hal yang terjadi dalam tugas keprotokolan. Dinamika yang terjadi sangat membutuhkan kecekatan dan kesigapan personil protokol.

"Kalau menghadapi situasi sulit, tenang saja. Jangan panik, buatlah keputusan yang terbaik, meskipun tentu ada resikonya," pungkasnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jateng, Sarwa Pramana mengatakan sangat bersyukur dilaksakan workshop keprotokoan oleh Kemenlu di Jawa Tengah. Momentum itu lanjut dia dapat dimaksimalkan semua petugas protokoler untuk 'ngangsu kaweruh' tentang hal-hal mengenai keprotokolan.

"Sebab pelayanan protokol itu sangat penting dan menjadi penentu sukses tidaknya suatu acara. Kalau sukses, tidak banyak orang peduli. Namun kalau ada hal kecil saja yang tidak sukses, maka akan menjadi perhatian banyak orang," ucapnya.

Menurutnya, workshop kali ini menjadi sarana menambah wawasan dan ketrampilan bidang keprotokolan dan kerjasama luar negeri. Selain untuk tugas protokoler pimpinan daerah, tidak menutup kemungkinan protokol daerah juga melayani tamu-tamu dari luar negeri.

"Jadi harus paham betul apa yang harus dilakukan, untuk memberikan penghormatan, rasa nyaman dan rasa dihargai bagi tamu yang berkunjung," tutupnya.

Dalam sesi diskusi, hadir pembicara dari pihak Kementerian Luar Negeri. Diantaranya Direktur Konsuler Kemenlu RI, Prasetyo Hadi, Direktur Protokol Kemenlu RI, Alfiano Tamala dan Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kemenlu RI, Lefianna Hartati Ferdinandus.


Bagikan :

SEMARANG - Sukses tidaknya suatu acara dalam pemerintahan tergantung pada tugas protokoler. Meski ada standar protokoler yang digunakan sebagai acuan, namun di lapangan petugas protokoler harus fleksibel dan tidak boleh terlalu kaku.

Hal itu disampaikan Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Andri Hadi saat memberikaan keynote speech workshop keprotokolan luar negeri se Jateng di Gradika Bhakti Praja, Jumat (30/8/2019). Workshop diikuti oleh puluhan petugas protokol dari sejumlah kota/kabupaten se-Jateng.

"Meski ada standar keprotokolan, namun fleksibilitas diperlukan dalam kondisi tertentu dan tidak boleh terlalu kaku. Seringkali, acara yang diatur sedemikian rupa, di lapangan tidak sesuai rencana. Disinilah dituntut seorang petugas protokol yang sigap dan cepat mengambil keputusan terbaik," ucap Andri.

Andri menceritakan, setiap pemimpin memiliki gaya yang berbeda-beda. Selain itu, dalam setiap daerah atau negara, ada hal yang menjadi aturan baku masing-masing yang berbeda dengan standar keprotokolan lainnya.

"Jadi jangan terlalu kaku, namun tetap mempertimbangkan kesuksesan acara. Misalnya di Jawa Tengah ini, gaya Pak Ganjar dengan Pak Yasin pasti beda, maka harus mengikuti. Kalau dipaksakan nanti malah kacau," ucapnya.

Dirinya mencontohkan, dalam sebuah acara resmi, hadir sejumlah pejabat penting. Sesuai standar protokoler, tempat duduk para pejabat sudah diatur sedemikian rupa.

"Namun tiba-tiba, ternyata dalam acara itu mertua pak Gubernur hadir. Pasti protokol bingung nih, masa iya mertua Pak Gubernur disuruh duduk paling belakang. Nah dalam kondisi-kondisi semacam ini, harus diambil keputusan yang cepat dan yang terbaik," terangnya.

Selain kondisi-kondisi tersebut, banyak hal yang terjadi dalam tugas keprotokolan. Dinamika yang terjadi sangat membutuhkan kecekatan dan kesigapan personil protokol.

"Kalau menghadapi situasi sulit, tenang saja. Jangan panik, buatlah keputusan yang terbaik, meskipun tentu ada resikonya," pungkasnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jateng, Sarwa Pramana mengatakan sangat bersyukur dilaksakan workshop keprotokoan oleh Kemenlu di Jawa Tengah. Momentum itu lanjut dia dapat dimaksimalkan semua petugas protokoler untuk 'ngangsu kaweruh' tentang hal-hal mengenai keprotokolan.

"Sebab pelayanan protokol itu sangat penting dan menjadi penentu sukses tidaknya suatu acara. Kalau sukses, tidak banyak orang peduli. Namun kalau ada hal kecil saja yang tidak sukses, maka akan menjadi perhatian banyak orang," ucapnya.

Menurutnya, workshop kali ini menjadi sarana menambah wawasan dan ketrampilan bidang keprotokolan dan kerjasama luar negeri. Selain untuk tugas protokoler pimpinan daerah, tidak menutup kemungkinan protokol daerah juga melayani tamu-tamu dari luar negeri.

"Jadi harus paham betul apa yang harus dilakukan, untuk memberikan penghormatan, rasa nyaman dan rasa dihargai bagi tamu yang berkunjung," tutupnya.

Dalam sesi diskusi, hadir pembicara dari pihak Kementerian Luar Negeri. Diantaranya Direktur Konsuler Kemenlu RI, Prasetyo Hadi, Direktur Protokol Kemenlu RI, Alfiano Tamala dan Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kemenlu RI, Lefianna Hartati Ferdinandus.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu