Foto : Fajar (Humas Jateng)
Foto : Fajar (Humas Jateng)
SEMARANG - Para pelaku usaha yang tergabung dalam Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Jawa Tengah melakukan audiensi dengan Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., di kantornya pada Rabu, 7 Mei 2025.
Pada pertemuan itu, Ketua Kopti Jateng, Sutrisno Supriantoro, menyampaikan kekhawatirannya terkait harga kedelai yang mengalami kenaikan sejak Maret 2025. Saat ini, harga kedelai mencapai Rp9.800/kg dari semula Rp8.400/kg.
Selain itu, stok dari importir juga semakin menipis, padahal kebutuhan kedelai Jateng per bulan hampir mencapai 40.000 ton. Sementara itu, pemenuhan 90% kebutuhan kedelai ini berasal dari impor.
“Kita berharap ada dukungan dari pemerintah pusat terhadap gejolak yang terjadi,” katanya.
Pihaknya berharap, pemerintah bisa memacu peningkatan produktivitas kedelai dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kedelai, sehingga produsen tahu tempe tidak bergantung pada kedelai impor.
Menanggapi keluhan para produsen tahu tempe, Gubernur Jateng mengatakan, tata niaga kedelai diatur oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, pihaknya akan membantu mengomunikasikannya.
“Untuk tata niaga kedelai memang harus koordinasi (dengan) kementerian terkait. Kita harus menyesuaikan kebijakan pusat, tetapi kita juga harus punya kreasi sendiri agar koperasi (Kopti) kita eksis,” ucapnya.
Terkait masukan untuk memacu produktivitas kedelai dalam negeri, Gubernur sepakat karena Jateng memiliki potensi produksi kedelai yang cukup besar.
“Potensi kedelai kita sebetulnya banyak. (Ada) di Grobogan, Wonogiri, Cilacap, Kebumen, Purworejo. Coba nanti Kepala Dinas Pertanian (Jateng) itu nanti dipikirkan,” katanya.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, menambahkan, saat ini harga kedelai memang mengalami kenaikan, tetapi masih di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP), yakni Rp12 ribu/kg, sehingga Pemprov Jateng belum bisa melakukan intervensi dengan memberikan subsidi.
“Saat ini harga rata-rata kedelai Rp11.100, jadi belum bisa diintervensi dengan mengeluarkan subsidi,” katanya.
SEMARANG - Para pelaku usaha yang tergabung dalam Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Jawa Tengah melakukan audiensi dengan Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., di kantornya pada Rabu, 7 Mei 2025.
Pada pertemuan itu, Ketua Kopti Jateng, Sutrisno Supriantoro, menyampaikan kekhawatirannya terkait harga kedelai yang mengalami kenaikan sejak Maret 2025. Saat ini, harga kedelai mencapai Rp9.800/kg dari semula Rp8.400/kg.
Selain itu, stok dari importir juga semakin menipis, padahal kebutuhan kedelai Jateng per bulan hampir mencapai 40.000 ton. Sementara itu, pemenuhan 90% kebutuhan kedelai ini berasal dari impor.
“Kita berharap ada dukungan dari pemerintah pusat terhadap gejolak yang terjadi,” katanya.
Pihaknya berharap, pemerintah bisa memacu peningkatan produktivitas kedelai dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kedelai, sehingga produsen tahu tempe tidak bergantung pada kedelai impor.
Menanggapi keluhan para produsen tahu tempe, Gubernur Jateng mengatakan, tata niaga kedelai diatur oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, pihaknya akan membantu mengomunikasikannya.
“Untuk tata niaga kedelai memang harus koordinasi (dengan) kementerian terkait. Kita harus menyesuaikan kebijakan pusat, tetapi kita juga harus punya kreasi sendiri agar koperasi (Kopti) kita eksis,” ucapnya.
Terkait masukan untuk memacu produktivitas kedelai dalam negeri, Gubernur sepakat karena Jateng memiliki potensi produksi kedelai yang cukup besar.
“Potensi kedelai kita sebetulnya banyak. (Ada) di Grobogan, Wonogiri, Cilacap, Kebumen, Purworejo. Coba nanti Kepala Dinas Pertanian (Jateng) itu nanti dipikirkan,” katanya.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, menambahkan, saat ini harga kedelai memang mengalami kenaikan, tetapi masih di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP), yakni Rp12 ribu/kg, sehingga Pemprov Jateng belum bisa melakukan intervensi dengan memberikan subsidi.
“Saat ini harga rata-rata kedelai Rp11.100, jadi belum bisa diintervensi dengan mengeluarkan subsidi,” katanya.
Berita Terbaru